HeadlinePeristiwa

Diduga Lakukan Pungli , SMA Negeri di Bekasi Jadi Perbincangan Warga Net

Bekasi, ilookbekasi.id

Heboh salah satu Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bekasi, Jawa Barat jadi perbincangan di media sosial, lantaran sekolah tersebut diduga melakukan pungutan liar (pungli) lewat pengumpulan dana sumbangan dari orang tua siswa. Belakangan diketahui sekolah tersebut adalah SMAN 17 Kota Bekasi.

Dari beredarnya kabar diperkirakan jumlah hasil sumbangan pendidikan yang dikumpulkan dari orang tua  murid mencapai miliaran rupiah. Menanggapi hal ini Dinas Pendidikan Jawa Barat meluruskan adanya dugaan pungli pada SMA Negeri 17  Kota Bekasi tersebut.

“Yang ada di berita kan gitu, jadi menyudutkan sekolah, pungli. Kalau pungli masa komite dengan terang-terangan. Kalau melanggar aturan mereka juga takut, apalagi orang-orang ngerti gitu. Di berita itu pungli, nggak juga,” kata Kepala Cabang Wilayah III Disdik Jabar, Asep Sudarsono,Sabtu (17/9/2022).

Dalam sebuah poto unggahan di media sosial terlihat ada beberapa pilihan dengan nominal yang berbeda bagi orang tua siswa untuk menyumbangkan dana iuran yaitu Rp8,5 juta, Rp8 juta, dan Rp7 juta.

Asep membenarkan data tersebut  merupakan surat edaran dari SMAN 17 Kota Bekasi. Namun ia menjelaskan bahwa biaya tersebut merupakan pungutan sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dan Pergub No 44 Tahun 2022 tentang Komite sekolah.

Dalam Peraturan Gubernur tersebut, pihak sekolah diperbolehkan untuk melakukan pungutan kepada orang tua siswa.

“Kalau pungutan kan dibolehkan lewat Permen 44. Agar sumbangan itu berjalan baik tidak disalahartikan, maka turunlah Pergub 44 Tahun 2022 yang dikeluarkan Agustus 2022. Maka seluruh sekolah melaksanakan itu. Jadi bagi yang tidak mampu dibebaskan, bagi yang mampu silakan menyumbang,” tuturnya

Menurut Asep, biaya pendidikan itu idealnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (pemprov), seperti halnya di DKI Jakarta, namun karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat belum memenuhi, maka pihak sekolah diperbolehkan untuk memungut biaya pendidikan tergantung kebutuhan sekolah.

“Pembiayaan pendidikan itu idealnya oleh pemerintah semua, seperti di DKI Jakarta sehingga tidak ada sumbangan dari orang tua. Karena di Jabar masih belum memadai dari pemerintah, maka dibolehkan, bukan diharuskan. Dibolehkan ada sumbangan dari orang tua,” ucap Asep.

Asep mengatakan sejak isu pungli beredar, dirinya sudah berkoordinasi dengan SMAN 17 Kota Bekasi. pihaknya menginstruksikan untuk menghentikan sementara pungutan kepada orang tua siswa atas ramainya isu tersebut.

Asep menambahkan  pungutan tersebut tak hanya berlaku untuk SMAN 17 Kota Bekasi saja, tapi berlaku untuk semua sekolah yang ada di Jawa Barat. Pungutan tersebut akan dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana sampai pembiayaan tenaga pengajar non-PNS.
Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.