PemerintahanRagam

Satpol PP Ulang Tahun, Ayo Perbaiki Kinerja!

CIKARANG, ilookbekasi.id

SATUAN Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi memeringati hari jadinya di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (9/4/2019). Peringatan ini, digelar bersamaan dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang juga berulang tahun.

Peringatan ulang tahun digelar melalui apel yang dihadiri Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dengan mengundang para pimpinan daerah serta pejabat dari daerah tetangga.

Seperti diketahui, Satpol PP merupakan polisinya pemerintah daerah. Di beberapa daerah, dikenal juga dengan sebutan “tibum”. Satpol PP dibentuk untuk menindak mereka yang melakukan pelanggaran, terutama melanggar peraturan daerah.

Namun, apakah semua pelanggar perda akan berhadapan dengan Satpol PP? Dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan dan keindahan (K3) di Kabupaten Bekasi, kinerja Satpol PP layak diapresiasi.

Sebagai contoh, penertiban pedagang kaki lima yang menjamur di akses masuk Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat. Semua pedagang ketoprak, minuman bermobil serta lapak semi permanen berdiri di sekitar pintu masuk Pemkab. Belakangan, lapak berhasil dibersihkan. Pedagang diminta berjualan di lokasi yang disediakan.

Begitu pun bangunan liar yang menduduki lahan milik salah satu Badan Usaha Milik Negara di Jalan Inspeksi Kalimalang, berhasil ditertibkan.

Hanya saja, penertiban ini sepertinya tidak berlaku untuk semua pelanggar aturan, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Sejak awal, perda ini menuai kontroversi.

Soalnya, perda yang dibuat jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017 awal itu melarang adanya tempat hiburan malam.  Pasal 47 Ayat 1 regulasi tersebut menyatakan bahwa diskotek, bar, kelab malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik dan jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama dilarang di Kabupaten Bekasi.

Hanya saja, kontroversi ini tidak pernah dijawab dengan sikap tegas Pemkab. Penegakkan pasal 47 ini tidak pernah dilakukan secara tuntas.

Kasatpol PP Hudaya membenarkan ada pembukaan segel oleh pihak tempat hiburan, dua pekan setelah penyegelan. Namun, saat ditelusuri, Hudaya menyebut ada kelemahan pada tubuh perda yang menjadi pijakan pihak tempat hiburan berani membuka segel.

“Ternyata setelah Perda diterbitkan, kemudian diberikan pada Pemprov Jabar lalu ada koreksi. Pemprov mengamanatkan harus merevisi pasal pelarangan tempat hiburan karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-undang Pariwisata. Sehingga harus dilakukan dalam bentuk zonasi. Artinya tempat hiburan tidak dilarang tapi diatur, di mana yang boleh di mana tidak boleh. Tapi surat dari provinsi ini tidak ditindaklanjuti oleh Pemkab,” kata dia.

Diakui Hudaya, penyegelan ini membuatnya menjadi tersudut. Soalnya, tidak pernah ada informasi terkait koreksi Pemprov untuk merevisi larangan tempat hiburan.

“Saya juga jadi simalakama ternyata ada sisi lemah dari penyusunan perda. Kalau tahu saya tidak melakukan penyegelan. Berarti memang ada sisi lemah dari kami. Tapi saya tidak mau jadi polemik lagi, saya juga tidak mau menambah persoalan yang jadi selalu saya dalam posisi tersudut. Namun memang ada koreksi yang tidak dijalankan,” ujar dia. (try)***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.